A. Definisi Akta Notaris
Merupakan
bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam
akta tersebut harus diakui oleh hakim, dimana akta tersebut dianggap benar
selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
Menurut Pasal 1857 KHUPerdata, jika akta dibawah tanda tangannya diakui oleh
orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat
merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta
para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Kemudian
tertera pada Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dinyatakankan
bahwa untuk surat perjanjian dan
surat-surat lainnya dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian
mengenai kenyataan, perbuatan atau
keadaan di bidang keperdataan maka dikenakan untuk itu dokumen tersebut
dikenakan bea meterai.
B.
Isi Akta
Diatur
dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.
1.
Setiap Akta Notaris terdiri atas:
a.
Awal akta atau kepala akta,
b.
Badan akta, dan
c.
Akhir atau penutup akta.
2.
Awal akta atau kepala akta memuat :
a.
Judul akta,
b.
Nomor akta,
c.
Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan
d.
Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3.
Badan akta memuat:
a.
Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili,
b.
Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap,
c.
Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan,
dan
d.
Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan,
dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4.
Akhir atau penutup akta memuat:
a.
Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf l atau Pasal 16 ayat (7),
b.
Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan
akta apabila ada,
c.
Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan
tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
d.
Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau
uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau
penggantian.
5.
Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat SementaraNotaris,
selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang
mengangkatnya.
Sesuai pada Pasal 39 UU No. 30/2004 menyebutkan
bahwa:
1.
Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.
Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
b.
Cakap melakukan perbuatan hukum.
2.
Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua)
orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau
telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2
(dua) penghadap lainnya.
3.
Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam
akta.
C.
Tujuan Akta Dibuat.
a.
Menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari mengenai pembagian
keuntungan proporsi kerugian.
b.
Memberikan kejelasan setatus kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan, seperti perselisihan ketika saham akan dijual kembali
kepatner anda arau keorang lain serta proses penilaian pembelian saham.
D.
Syarat Akte Pendirian Usaha
1.
Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
2.
Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
3.
Pas photo penanggung jawab ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna
4.
Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
5.
Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
6.
Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung
Perkantoran
7.
Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di
lingkungan perumahan) Khusus luar jakarta
8.
Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di
wilayah pemukiman.
9.
Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer
berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada
waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP.
10.
Siap di survey.
E.
Macam-Macam Akta dan Bentuk Usaha.
1.
CV
CV
atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu
alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan
usaha dengan modal yang terbatas.
2.Pendirian
akta Notarisnya Rp. 3, 5 JUTA = “Lengkap : Akta, Domisili, NPWP, Daftar Pengadilan,
SIUP, PT
Perseroan
terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki
oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan
tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya.
Pendirian untuk PT bagian Kecil,
Menengah, Besar.
a.
Kecil Rp 3, 5 JUTA = “Pesan Nama, Akta Pendirian, SK Pengesahan Menkumham”.
b.
Menengah Rp. 7, 5 JUTA = “Lengkap : Pesan Nama, Akta Pendirian, Domisili, NPWP,
SK Pengesahan Menkumham, SIUP, TDP”.
c.
Besar Rp. 8, 5 JUTA = “Lengkap : Pesan Nama, Akta Pendirian, Domisili, NPWP, SK
Pengesahan Menkumham, SIUP, TDP”.
3.
Perseorangan
Perusahaan
perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang.
Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara
tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk
mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya
jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan
penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan
seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain
sebagainya.
4.
Firma
Firma
adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih
dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada
setiap pemiliknya.
F.
Membuat Salinan Akta
Akta
pendirian perusahaan yang sudah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia (bentuknya seperti buku kecil) sudah memuat juga kutipan dari akta
pendirian perusahaan. Sehingga, akta pendirian yang hilang dimaksud sebenarnya
sudah bisa di-cover dengan adanya buku Tambahan Berita Negara RI tersebut.
Namun
demikian, jika perusahaan menghendaki salinan akta pendirian, maka untuk
memperoleh salinan kedua dari akta pendirian tersebut sebenarnya cukup dengan
mengajukan permohonan penerbitan salinan kedua kepada notaris yang membuat akta
dimaksud. Namun, karena notaris tersebut sudah pensiun, dan perusahaan tidak
mengetahui siapa notaris pemegang protokolnya, maka langkah yang harus
dilakukan adalah sebagai berikut:
1.
Pertama, kita harus tahu dulu tanggal dan nomor serta nama notaris yang membuat
akta pendirian yang hilang tersebut. Jika copy akta tidak dimiliki sehingga
tanggal dan nomornya tidak ada, tanggal dan nomor akta tersebut bisa dicek pada
Surat Keputusan Menteri yang mengesahkan akta pendirian dimaksud, atau
melihatnya pada salinan Tambahan Berita Negara (yang berbentuk buku kecil). Di
sana tercantum tanggal, nomor akta dan nama notaris serta tanggal Surat
Keputusan Menteri yang mengesahkan akta pendirian tersebut.
2.
Setelah mengetahui tanggal dan nomor akta pendirian dimaksud, langkah
berikutnya adalah mengetahui siapa notaris pemegang protokol, yang mengambil
alih semua arsip dari notaris yang sudah pensiun tersebut. Untuk mengetahui
siapa pemegang protokol dari notaris yang sudah pensiun tersebut, bisa
ditanyakan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sesuai dengan wilayah
kerja notaris yang bersangkutan. Misalnya, notaris yang sudah pensiun tersebut
wilayah kerjanya di Jakarta Selatan, maka yang dicari adalah alamat MPD notaris
Jakarta Selatan.
Atau
jika sulit mencari tahu alamat MPD setempat, bisa menghubungi sekeretariat
Ikatan Notaris Indonesia di alamat berikut:
Kompleks Roxy Mas Blok E-1/32
Jl. KH. Hasyim Ashari
Jakarta Pusat (10150)
Tlp.
(021) 6386 1919, 6385 1329, 630 1322
Fax. (021) 6386 12 33
3.
Setelah tahu nama notaris pemegang protokolnya dari notaris pembuat akta
pendirian PT Anda, maka bisa mengajukan permohonan secara tertulis kepada
notaris yang bersangkutan untuk menerbitkan salinan kedua atas akta pendirian
tersebut.
G. Dasar Hukum
1.
Pengumuman akta pendirian PT pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran
Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
M.HH.-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas
Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
2.
Sesuai Pasal 62 huruf b UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”),
penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris telah berakhir masa
jabatannya. Dalam hal notaris telah berakhir masa jabatannya, penyerahan
protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh
Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah (lihat Pasal 63 ayat [4] UUJN).
3.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.-02.AH.01.01 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
contoh akta notaris :
